Akselerasi Infrastruktur Digital nasional: Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowi Dalam Membangun Koneksi Antar Wilayah.
Dilihat dari judulnya, yaitu ““ Akselerasi Infrastruktur Digital Nasional Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowidalam Membangun Koneksi Antar Wilayah“ beliau mengatakan bahwa Banyuwangi menjadi contoh bagaimana daerah bisa bertransformasi dengan inovasi. “Banyak inovasi yang dihasilkan Banyuwangi. Semangat berubah itulah yang harus dimiliki daerah,” katanya. Terutama terkait digitalisasi yang terus digalakkan. Erick mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama terlibat dalam membangun kemandirian digital.”Saat ini, dunia sedang terdisrupsi. Banyak yang berubah. Tujuh dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan berbasis teknologi,” ungkap Erick. Di tengah perubahan tersebut, lanjut Erick, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen. Namun, harus bisa membangun kemandirian digital sendiri. “Kita harus membangun ekosistem digital sendiri, road map digital sendiri. Tidak hanya sebatas menjadi konsumen,” terangnya.Untuk itu, lanjut Erick, sejumlah BUMN yang bergerak dalam teknologi digital sekarang sedang dipacu untuk mempersiapkan ekosistem dan infrastruktur digital di Indonesia. Sekaligus juga mempersiapkan talent-talent digital untuk mengisi hal tersebut.
Pemerintah dan pelaku usaha harus beradaptasi dengan cepat agar relevan dengan situasi yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah dan pelaku usaha harus senantiasa berupaya memberikan pelayanan secara digital dan mengurangi tatap muka, dalam rangka menyukseskan program penanggulangan Covid-19 nasional. Infrastruktur digital dalam rangka peningkatan konektivitas menjadi sangat penting keberadaannya di tengah pandemi Covid-19, yang mengharuskan pembatasan aktivitas secara besar-besaran, sehingga penyediaan infrastruktur digital dan keterjangkauan konektivitas harus segera dieksekusi sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 dan rancangan RKP tahun 2021, dimana salah satu kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun 2021 antara lain diarahkan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, shared service, dan inklusi masyarakat dalam e-commerce.